Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengubah kehidupan ribuan warga dalam waktu singkat. Rumah-rumah rusak, lahan pertanian hancur, dan infrastruktur lumpuh. Dalam kondisi tersebut, Anies Baswedan menilai bahwa penetapan status bencana nasional merupakan langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah pusat.
Menurut Anies, penanganan bencana tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya bersifat sementara, melainkan berpotensi berlangsung lama jika tidak ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah pusat agar mengambil alih koordinasi penanganan melalui status bencana nasional.
Ia menjelaskan bahwa dengan status tersebut, negara dapat mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel dan cepat. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban, seperti pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan pemulihan sarana publik. Tanpa dukungan anggaran nasional, beban tersebut akan sangat berat bagi pemerintah daerah.
Anies juga menyoroti persoalan pemulihan ekonomi masyarakat. Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah pusat, risiko meningkatnya angka kemiskinan menjadi sangat nyata.
Selain itu, ia menilai bahwa penetapan status bencana nasional dapat mempercepat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika akses terputus, distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi pun terhambat.
Anies juga menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang dalam penanganan bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dirancang tidak hanya untuk memulihkan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan. Hal ini memerlukan perencanaan matang dan dukungan kebijakan nasional.
Dalam pandangannya, negara harus belajar dari berbagai bencana besar sebelumnya. Penanganan yang cepat dan terkoordinasi terbukti mampu mengurangi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Sebaliknya, keterlambatan keputusan sering kali memperpanjang penderitaan warga.
Dengan terus menyuarakan desakan ini, Anies berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret. Ia menilai bahwa penetapan status bencana nasional akan menjadi titik awal bagi pemulihan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh, Sumut, dan Sumbar.