Belakangan, muncul gelombang tudingan yang mengaitkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan ketuanya, Zulkifli Hasan alias “Zulhas” sebagai pihak paling bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Tuduhan ini berkembang viral di media sosial dan kemudian meluas di kalangan publik memicu kontroversi sekaligus debat panas.
Menurut narasi yang beredar, kebijakan Zulkifli saat menjabat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (2009–2014) khususnya izin pembukaan lahan dan konversi kawasan hutan disebut sebagai pemicu deforestasi massif. Kerusakan hutan inilah yang dianggap mengurangi daya serap air, menyebabkan tanah tak mampu menahan hujan, dan berujung pada banjir serta longsor di Sumatera belakangan ini.
Tudingan itu membuat PAN dan Zulkifli geram. Mereka menegaskan bahwa klaim tersebut “sama sekali tak berdasar.”
Apa bantahannya?
- Dalam sebuah penjelasan publik, Zulkifli menyindir tudingan itu sebagai “terlalu dilebih-lebihkan.” Ia mempertanyakan imajinasi bahwa satu orang bisa punya kuasa sebesar itu terhadap nasib alam Indonesia “Begitu berkuasa kah saya?” ujarnya.
- PAN melalui perwakilannya menyatakan bahwa selama masa jabatannya, Zulhas justru memperkuat transparansi izin kehutanan, memperluas perhutanan sosial, menekan penebangan liar, serta menjalankan sejumlah kebijakan lingkungan bukan sebaliknya.
- Mereka menilai bahwa menyalahkan Zulhas secara tunggal atas bencana besar seperti banjir dan longsor adalah penyederhanaan berlebihan terhadap persoalan yang kompleks, yang melibatkan aspek tata kelola, penegakan hukum, dan faktor lingkungan serta alam yang jauh lebih luas.
Setelah tudingan ini muncul, publik pun terbelah. Sebagian menuntut akuntabilitas mendesak investigasi mendalam terhadap izin lahan dan kebijakan lingkungan masa lalu. Sementara yang lain meminta agar penilaian dilakukan secara ilmiah, tidak dengan asumsi apalagi media sosial.
Di tengah itu, Zulkifli konsisten membantah bahwa kebijakannya sekarang otomatis bisa disalahkan atas bencana yang terjadi belasan tahun kemudian. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan banyak variabel dan menyebut argumentasi sederhana itu sebagai “fitnah.”
Sekarang publik menunggu: apakah tudingan ini akan dibuktikan dengan data ilmiah atau sekadar menjadi bagian dari arus opini dan polarisasi politik.